Terganggunya Stabilitas Bernegara: Keamanan Negara vs Keamanan Masyarakat

(Ketua Pandjer School)


Picture


Saya sangat memahami bahwa daerah menjadi prioritas negara sebagai bagian dari ranah kedaulatan teritorial negara secara internasional, utamanya daerah perbatasan. Sebab ia relatif jauh dari pengawasan pemerintah pusat dan sering mendapati absennya kehadiran negara, secara  memiliki peluang dan ancaman sehubungan dengannya semakin banyak variasi intervensi asing di ranah domestik. Karenanya, negara memiliki cara menegakkan kedaulatan teritorialnya dengan menggunakan politik keamanan negara, tetapi terlalu sering negara abai bahwa rawannya pergolakan daerah untuk berpisah dari negara bukan semata-mata karena keinginan daerah.

Menurut saya, mazhab politik keamanan negara masih mengacu pada keamanan pemerintahnya, bukan keamanan masyarakatnya, dimana masyarakat dibikin tidak aman karena kelemahan-kelemahan yang dibuat negara dalam melakukan pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas politik. Inilah celah yang paling menggiurkan bagi negara asing untuk melakukan intervensi politik yang ujung-ujungnya berakhir pada kepentingan ekspansi dan eksploitasi ekonomi, yang akhir-akhir ini saya amati menggunakan dalih demokrasi dan agama sebagai basis pembelahan horizontal masyarakat sekaligus basis pengkubuan antara pemerintah dan masyarakat.

Keamanan menjadi hal yang esensial dan lebih sering dikaitkan dengan cara mempertahankan diri dari berbagai ancaman yang berpotensi menghancurkan keutuhan sebuah wilayah (berbasis kedaulatan) atau sebuah masyarakat (berbasis konflik horizontal). Konsep keamanan yang populer belakngan ini terlalu sibuk memfokuskan diri pada kekuatan represif militer sehingga logika hubungan antarnegara dibayangkan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Meski demikian, terdapat dua ketegori politik keamanan yang telah mengalami berbagai perbaikan dimana peran militer diperbaharui untuk berhadapan dengan ancaman-ancaman non-militer: keamanan konvensional dan keamanan non konvensional.

Bergesernya paradigma pengelolaan politik keamanan dari state centris menuju democratic governance dipengaruhi oleh dinamika hubungan internasional di berbagai aspek. Atas dasar itu, penggunaan instrumen keamanan yang dianggap otoriter  dan mengabaikan peran elemen di luar negara mulai berubah. Hal itu juga diiringi oleh perubahan konteks keamanan di daerah perbatasan yang tidak hanya berbicara tentang keamanan fisik, melainkan juga keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan.

Politik keamanan konvensional dipahami sebagai State Security sehingga negara adalah otoritas tunggal dalam mengelola keamanan dimana terdapat sejumlah komponen yang sangat mendasar bagi keberlangsungan negara. Terinspirasi dari Mann (1986), saya mencatat beberapa kegelisahan dan harapan saya tentang keutuhan negara, sebagai berikut.
  1. Negara diharuskan untuk memperjuangkan eksistensi ideologinya di tengah tekanan ideologi lain yang mengancam legitimasi negara dan persatuan masyarakat. 
  2. Negara dituntut untuk menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi warga negara secara adil agar tidak memperlebar peluang masuknya kekuatan-kekuatan perusahaan asing yang melemahkan perekonomian negara, terutama di daerah dimana konflik antara masyarakat, pebisnis, dan pemerintah daerah sering terjadi. 
  3. Negara semestinya mampu menyiapkan daya dukung militer untuk menyiapkan diri dari segala kemungkinan konfrontasi dengan negara lain, terutama memperkuat persenjataan dan meningkatkan teknologi kemiliteran di daerah perbatasan. 
  4. Negara didorong untuk mempertahankan identitas politik kebangsaan dan persatuan masyarakat di derah dengan memperlakukan warga negara sebagai mitra, bukan justtru sebagai ancaman.

    Politik keamanan non-konvensional lebih berfokus pada ancaman yang mengancam individu atau sekelompok masyarakat di wilayah tertentu atau disebut sebagai human security. Dalam konteks konvensional, keamanan cenderung melihat isu-isu yang sifatnya “high politics” seperti pertahanan keamanan, perselisihan wilayah, kedaulatan, postur militer negara. Sedangkan non konvensional melihat isu yang bersifat “low politics” seperti lingkungan, ekonomi, terorisme, demografi, dan lain sebagainya. Sejauh ini, kategori ini relatif jarang diprioritaskan oleh negara sehingga kepentingan asing memiliki celah yang lebih banyak untuk melakukan intervensi keamanan di tingkat masyarakat. Terlebih ini diperburuk karena sejumlah keadaan dimana sebagai berikut.
    1. Era menyampahnya informasi yang membuat kebenaran sulit sekali ditemukan dan masyarakat relatif mudah diprovokasi dengan isu agama dan kesukuan.
    2. Ketidakjelasan keberpihakan negara terhadap warga negara dimana negara menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang mengkritik kinerja pengelolaan negara, sehingga memperuncing rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat.
    3. Marginalisasi kaum mayoritas sebagai dampak renggangnya hubungan antara agama dan negara, dimana agama menjadi komoditas politik yang sering menciptakan konflik horizontal di masyarakat. 

      Referensi
      Mann, M. (1986) The Sources of Social Power: A History of Power from the Beginning, New York: Cambridge University Press

      Tidak ada komentar untuk "Terganggunya Stabilitas Bernegara: Keamanan Negara vs Keamanan Masyarakat "