Merenungkan Ide Kewarganegaraan: Hubungan Kita dan Negara

(Ketua Pandjer School)

Picture

Tulisan ini menempatkan ide kewarganegaraan bukan sebagai hal yang normatif belaka, melainkan hal yang perlu dikontekstualisasi karena ia menyangkut hal yang paling mendasar dari hubungan timbal-balik antara negara dan warga negara. Bagi saya, menyetujui pandangan Suharto (2006) kewarganegaraan sesungguhnya bukan sebatas status legal seseorang dalam sebuah negara, melainkan posisi seseorang sebagai pemegang hak dari negara.

Berbicara tentang warga negara tentu akan bicara tentang hak mereka sehingga relasi kuasa yang tercipta adalah negara sebagai pemberi hak dan warga negara sebagai penerima hak. Konteks hak mesti dibedakan dari kebutuhan setiap orang. Kebutuhan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tanpa batas diperlukan oleh seseorang sehingga kadar pemenuhannya berbeda-beda satu sama lain. Di sisi lain, hak saya pahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri setiap orang yang dapat dituntut kepada pemberi hak, yakni negara. Singkatnya, kebutuhan akan berdasarkan preferensi setiap orang, sementara hak merupakan tanggung jawab negara atas setiap orang.

Pertanyaannya menariknya ialah bagaimana cara menakar pemenuhan hak-hak warga negara, dan bagaimana cara menuntut hak warga negara kepada negara? Terlalu rumit untuk bisa mendapatkan jawaban memuaskan atas pertanyaan ini. Apalagi negara akhir-akhir ini membuat jarak yang semakin jauh dari warga negara dengan cara mengatasnamakan kepentingan warga negara untuk kepentingan para elite politik dan ekonomi. Orientasi pembangunan negara menjadi bukan lagi berbasis pemenuhan hak-hak warga negara, melainkan berbasis pemenuhan keinginan berkuasa para politisi sehingga keberhasilan pembangunan dikamuflasekan dengan angka teknokratis, bukan kualitas hidup warga negaranya. Untuk itu, saya perlu meminjam 3 model kewarganegaraan yang diperkenalkan oleh Peter H. Schuck untuk merenungi sekaligus mengajak kita semua menilai sedang dimana dan apakah negara ini dalam kaitan pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara. Schuck (2009) mengkategorisasi pemenuhan hak warga negara menjadi nationalistic, human rights, and Marshallian.

1. Model Nationalistic 
Model ini berfokus pada pemenuhan hak warga negara berdasarkan keanggotaan seseorang dalam sebuah negara secara teritorial. Sebagaimana dilakukan di Amerika Serikat, model ini sangat rancu dan memiliki kecenderungan individualistik yang tinggi. Meski dianggap liberal, model ini ternyata mengutamakan perlindungan warga negara dari aspek martabat, partisipasi, kebebasan hidup dan pekerjaan. Para pendukung model ini meyakini bahwa model ini hampir persis seperti pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state).

2. Model Human rights 
Model ini berfokus pada bentuk perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang akan menjamin keselamatan mereka, terutama yang berada pada keadaan yang tidak menguntungkan. Model ini tidak bergantung pada batas territorial tertentu sehingga model ini berasumsi bahwa dimanapun seseorang berada, haknya sebagai manusia, dan tentu sebagai warga negara, harus dipenuhi oleh negaranya. Hak-hak esensial yang dimaksud di antaranya adalah hak untuk dijamin kebebasaan politik dan sosialnya berdasarkan undang-undang.

3. Model Marshallian 
Model ini berfokus pada hak-hak mereka yang bukan warga negara. Model ini mengkritik ketidaklengkapan model-model lain karena model ini berupaya menjelaskan bagaimana hak warga negara dipenuhi secara mendasar dan tidak terpaku pada status kewarganegaraan atau bahkan asal kewarganegaraan. Model ini mencakup pula hak warga negara dengan status pengungsi dan pencari suaka sehingga mereka mendapatkan hak partisipasi dan ekonomi sebagai bagian penghormatan dan respon negara terhadap isu-isu kemanusiaan.

Dari ketiga model di atas, terbatasnya akses terhadap pelayanan publik bagi sebagian warga negara dengan kategori tertentu apakah dipahami sebagai absennya negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara? Atau justru negara menganut satu model sehingga sejumlah kelompok masyarakat berada pada sekat yang tebal berlandaskan isu politik identitas? Atau jangan-jangan negara sedang menjalankan dua atau ketiga model sehingga dalam praktiknya terdapat banyak kerancuan? Atau karena warga negara memiliki kemampuan yang lemah untuk menuntut haknya sehingga membiarkan negara abai terhadap fungsinya memenuhi hak warga negara? Atau justru negara memiliki penafsiran tersendiri terhadap hak warga negara seolah negara yang paling tahu bagaimana memenuhi hak warga negara tanpa melibatkan warga negara?

Mari kita renungkan kembali peran kita sebagia warga negara. Hak bukanlah sesuatu yang harus diterima tanpa berupaya, melainkan sesuatu yang harus dituntut kepada negara. 

Referensi
Schuck, P. H.  (2009) ‘Three Models of Citizenship’, Yale Law School Public Law Working Paper, No. 168. Tersedia di https://ssrn.com/abstract=1267356.

Suharto, E. (2006) ‘Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara : Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia’, The International Policy Fellowships (IPF),1 –15. Tersedia di http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf.

Tidak ada komentar untuk "Merenungkan Ide Kewarganegaraan: Hubungan Kita dan Negara"