Pengantar Legislasi Desa: Cara Memahami dan Membuat Peraturan Desa



Dokumentasi Pandjer School.
Dokumentasi Pandjer School.

Informasi Ringkas:
  • Tempat : Panjer
  • Hari : Sabtu, 9 November 2019
  • Waktu : Pukul 13.00 – 16.00 WIB
  • Peserta : 11 orang (kepala desa, perangkat desa, dan umum)
  • Fasilitator : Drs. Ach Djunaidi

A. Orientasi Singkat
Kegiatan ini dibuka oleh Pak Mardiadi pada pukul 14.45 WIB. Dalam orientasinya, Pak Mardiadi berharap agar pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik. Juga, beliau berharap agar diskusi yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai media berbagi pengetahuan antarpeserta.

Pertemuan kedua yang sedianya dilakukan pada Sabtu, 12 Oktober 2019 harus dibatalkan karena Pak Djunaidi sedang mendapatkan musibah. Untuk itu, Pandjer School memutuskan untuk meniadakan pertemuan di Bulan Oktober, tetapi materi pembelajaran lainnya tetap dibagikan melalui website https://www.pandjerschool.org/.

B. Inti Materi:
Materi utama disampaikan oleh Pak Djunaidi dengan terlebih dahulu mengenalkan alur-turunan yang berupa hierarki peraturan perundangan-undangan, yaitu: Undang-Undang Dasar (UUD)1945, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) Tingkat Provinsi, Peraturan Daerah (Perda) Tingkat Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa (Perdes).

Hal yang diatur dalam legislasi ialah berupa segala sesuatu yang mengurangi hak orang lain dan/atau membatasi hak. Peraturan dianggap sah (legal) apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut, yaitu:
1. Kewenangan pembuatan (siapa yang membuatnya)
2. Mengikuti tahapan penyusunan (legal – process)
3. Ada hal yang diatur (legal – content).

Latar belakang dibuat peraturan perundangan di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Perintah/Anjuran dari Peraturan yang Lebih Tinggi
a. Wajib: Perdes, RPJMD, Perdes Aset Desa, Perdes Lelang.
b. Tidak Wajib: Perdes Penanggulangan Kemiskinan, Perdes Perlindungan Anak, Perdes Kelestarian Lingkungan, Perdes Tata Ruang dan Wilayah.
2. Kewenangan Desa/Kreativitas Inisiatatif Desa, seperti: Perdes Dilarangan Menembak, Perdes Dilarang Setrum Ikan.

Program Legislasi Desa juga menyangkut siklus perencanaan dan penganggaran. Hal yang lemah di desa adalah pengundangannya, termasuk pengarsipan atau pembukuannya di lembaran desa. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam legislasi juga berlaku asas presumption iures de iure, yang berarti sejak sebuah produk legislasi diundangkan, maka semua orang dianggap tahu atau harus tahu.

Secara teknis, program legislasi desa memerlukan tahapan utama, yaitu:
  1. Ada gagasan/masalah
  2. Tim
  3. Sosialisai/lokakarya
  4. Masyarakat
Dalam kenyataannya, banyak produk legislasi desa hanya mengadopsi apa adanya produk lain yang sudah lebih dulu ada alias ‘Copy Paste’. Padahal dalam menyusun sebuah produk legislasi, diperlukan naskah akademik, yang di antaranya memuat beberapa hal sebagai berikut.
1. Konsideran
  • Landasan Filosofi
  • Landasan Sosiologis
  • Landasan Historis
  • Landasan Yuridis
2. Diktum
  • Judul
  • Bab
  • Pasal
  • Ayat

Sebagai contoh, dalam diktum terdapat klausul yang menjelaskan tentang apa yang diatur, seperti: jam belajar (meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat) dan Jam tamu (menghindari hal-hal yang tidak diinginkan).

Desa memiliki peraturan, tetapi kenyataannya tidak punya penegak. Misal, adanya penegak peraturan desa yang diperankan oleh Polisi Desa yang kini sudah tidak ada.

Patut untuk dipahami bahwa desa sebenarnya memiliki kewenangan membentuk peraturan yang terdiri atas:
  1. Peraturan Desa (Perdes) yang dibahas bersama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Misalnya, Peraturan Batas Desa. Dalam membuat Perdes, penting untuk mengikuti seluruh tahapannya dan mengikuti pedoman pembuatan, serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya partisipatif.
  2. Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang dibuat oleh kepala desa, sementara BPD hanya perlu mengetahui. Perkades tidak memerlukan pembahasan yang rumit karena lazimnya merupakan turunan untuk melaksanakan Perdes. Dalam keadaan mendesak, Perkades dalam dikeluarkan jika, misalnya, ada APBDes yang telat.
  3. Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) yang biasanya mengatur kesepakatan antara kepala desa bersama BPD untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Dapat pula mengikat perjanjian kerja sama antardesa.
Dalam membuat Perdes sebaiknya menggali masalah dari masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus) guna menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alternatif pembuatan Perdes. Dari Musdus tersebut dapat ditentukan peringkat masalah yang berdasarkan skala prioritas dengan kriteria, seperti:
  • Mendukung pembangunan desa
  • Mendukung visi dan misi kepala desa
  • Mendukung pengentasan kemiskinan
Terakhir, setiap tahapan pembuatan Perdes dan penentuan peringkat masalah, pasti terdapat dua hal yang saling terkait, yaitu: siapa yang menangani/lembaga (aktor) dan risiko operasional/pendanaan.

C. Pertemuan Terdekat 
Tempat : Panjer
Hari : Sabtu, 14 Desember 2019 
Waktu : Pukul 13.00 – 17.00 WIB 
Fasilitator : Drs. Ach Djunaidi



*dicatat oleh Abdul Hakim dan disempurnakan oleh Agung Widhianto

Dokumentasi Pandjer School.

Dokumentasi Pandjer School.

Dokumentasi Pandjer School.

Tidak ada komentar untuk "Pengantar Legislasi Desa: Cara Memahami dan Membuat Peraturan Desa"