Manajemen Risiko dan Perlindungan Anak

(Ketua Pandjer School)

Manajemen Risiko dan Perlindungan Anak
Unsplash

Risiko merupakan hal esensial yang melekat pada setiap kegiatan dengan kecenderungan yang merugikan. Ketidakpastian menjadi hal yang fundamental atas keberadaan risiko meski serangkaian perencanaan yang terbaik telah dilakukan untuk – setidaknya – meminimalisasi risiko. Kebanyakan orang, termasuk saya, mempercayai bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia bercabang menjadi dua: berisiko dan berpeluang. Berisiko memiliki makna bahwa sesuatu kegiatan akan menemui tantangan yang menghalangi tercapainya sebuah proses dan tujuan, sementara berpeluang memiliki makna bahwa sesuatu berpotensi – positif – mengantarkan sebuah kegiatan menuju keberhasilan sesuai dengan target yang ditentukan. Meskipun demikian, risiko selalu membayangi peluang melalui berbagai penyimpangan atas sebuah proses yang sedang dilakukan. Oleh sebab itu, risiko perlu dikelola agar sebuah tindakan memiliki lebih sedikit kegagalan dibanding keberhasilan.

Manajemen risiko merupakan upaya untuk mengelola risiko, bukan menghilangkan risiko secara paten. Ringkasnya, manajemen risiko saya artikan sebagai proses penilaian risiko yang terintegrasi untuk mengidentifikasi kausalitas risiko, menetapkan derajat risiko, dan menentukan stategi pengelolaan risiko dalam rangka memimanilisasi risiko.

Dalam tulisan ini, saya berupaya menjelaskan manajemen risiko dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia. Selain karena saya adalah seorang aktivis perlindungan anak di sebuah Lembaga Kemanusiaan Internasional, tema tersebut menjadi refleksi atas banyaknya inkonsistensi penerapan produk hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menarik untuk disorori sekaligus dicermati dengan meletakkan sebuah titik pijak yang telah ditentukan, yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak. Perlindungan merupakan hal yang asasi dan esensial bagi setiap manusia sehingga dapat memampukan dirinya dalam membangun masyarakat. Banyak kasus pelanggaran anak yang terjadi di Indonesia membuahkan pertanyaan besar bagi saya: apa signifikansi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) terhadap minimalisasi kasus pelanggaran hak anak di Indonesia? Saya akan memfokuskan analisa saya pada manajemen risiko yang terjadi dalam upaya pemenuhan hak perlindungan anak dengan menggunakan hak perlindungan sebagai paradigmanya.

Perlindungan anak menjadi salah satu elemen dalam kajian tentang kemanusiaan sebagaimana tercantum secara global dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan secara khusus disepakati melalui Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia telah meratifikasi prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut dengan komitmen mengatasi banyaknya kekerasan terhadap anak yang kian memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak dalam berbagai bentuk, seperti lisan, tulisan, fisik, hingga kejiwaan menjadi tanggung jawab negara sebagai pihak yang paling berwenang memenuhi hak perlindungan anak sebagai bagian dari hak warga negara secara utuh. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menjadi harapan bagi publik untuk mengatasi persoalan anak yang kompleks, sementara akar permasalahan berada pada pemenuhan hak perlindungan anak. Hak perlindungan secara sederhana tanpa bermaksud menyederhanakan ialah hak asasi seseorang untuk memperoleh rasa aman dan nyaman sehingga ia mampu menyadari potensi dirinya, lalu memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan dan menerapkan segala kemampuannya bagi lingkungannya. Perlindungan anak setidaknya mencakup perlindungan oleh keluarga, masyarakat, dan negara terhadap penelantaran, kekerasan seksual, kebijakan yang merugikan anak, eksploitasi anak, perdagangan anak, dan lain sebagainya. Komitmen penegakan produk hukum melalui UUPA dirasa belum mampu mengelola risiko kekerasan terhadap anak yang semakin hari semakin darurat.

Saya meletakkan fokus tulisan ini pada kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak di Indonesia. Lalu saya mengelaborasi ide tersebut dengan upaya yang dilakukan untuk mengatasi isu dari sudut pandang negara. Di bagian selanjutnya, saya menjelaskan manajemen risiko yang terdiri atas penyebab dan konsekuensi maraknya kasus pelanggaran hak perlindungan anak. Pada bagian akhir, saya memberikan rekomendasi yang diambil berdasarkan identifikasi risiko dan derajat risiko yang saya analisa.

Penyebab atas Penyebab
Kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak di Indonesia dalam berbagai bentuk terjadi atas beberapa faktor berikut ini.
  1. Lemahnya penegakan hukum sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Produk hukum seolah dibuat tanpa ada kejelasan tindakan untuk menerapkannya secara tegas di atas prinsip supremasi hukum. Semestinya, munculnya UUPA diikuti dengan sumber daya penegakan hukum yang memadai, baik secara sosial, finansial, maupun kapasitas penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum membuat kasus kekerasan terhadap anak merebak begitu cepat tanpa ada penanganan yang professional dan paten.
  2. Budaya masyarakat yang patriarkis dan diperparah oleh alam berpikir yang kolonialistik dan militeristik. Hal tersebut dapat terjadi karena imaji sosial yang dibangun di berbagai perangkat sosial mengadopsi sistem yang diwariskan oleh para penjajah. Cara-cara dan tindakan-tindakan yang menuntut ketegasan, kekerasan, kepatuhan, kedisplinan, serta relatif represif mengarahkan banyak orang untuk menggunakan cara-cara di atas melalui berbagai proses sosialisasi. Anggapan yang berbeda tersebut secara simultan dilakukan di ranah keluarga, teman sebaya, masyarakat, hingga negara dengan berbagai tipologi. Namun demikian, budaya masyarakat tersebut menyuburkan praktek-praktek pelanggaran terhadap perlindungan anak dengan justifikasi kelaziman yang diterima secara umum.
  3. Perubahan sosial yang cepat dan tak terkendali. Perubahan membawa implikasi yang besar dalam sebuah struktur yang relatif mapan. Perubahan yang datang tanpa disikapi dengan kesiapan yang matang berpotensi besar menganggu sebuah kemapanan yang telah terbangun selama beberapa waktu. Adanya globalisasi yang membuka ruang interaksi tanpa batas membuat difusi budaya menyebar begitu cepat tanpa disaring secara cermat oleh masyarakat. Alih teknologi menjadi pendukung setia diseminasi berbagai hal yang tidak memiliki jaminan terhadap nilai dan norma yang sebelumnya telah dimiliki oleh masyarakat. Globalisasi dan alih teknologi menjadi pengantar paham-paham berbeda yang kurang menguntungkan, semisal liberalisme, untuk mengklaim sebuah tindakan kekerasan terhadap perlindungan anak sebagai bagian integral kebebasan individu. Respon internal masyarakatpun dikategorikan lemah secara pendidikan dan ekonomi sehingga kesiapan mereka menghadapi difusi sosial yang besar relatif sulit dilakukan.

Konsekuensi atas Konsekuensi
Maraknya kasus pelanggaran terhadap hak perlindungan anak memiliki berbagai konsekuensi sebagai berikut.
  1. Legitimasi masyarakat terhadap negara lemah. Kehadiran negara menjadi harapan sekaligus ancaman bagi berbagai kelompok yang berbeda, tak terkecuali bagi segmen anak sebagai bagian dari warga negara. Negara sebagai satu-satunya organisasi yang memiliki kekuatan pemaksa absah ternyata tidak mampu memenuhi hak perlindungan anak. Produk hukum tidak berdampak strategis bagi penanganan kasus pelanggaran terhadap hak perlindungan anak. Parahnya, setelah UUPA diundangkan, laporan terhadap kasus kekerasan anak meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini berimplikasi bahwa negara gagal menjalan perannya dalam konteks yang parsial seperti perlindungan anak, meski Negara telah memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat. Secara gradual, masyarakat berpotensi besar menurunkan dan atau bahwa mencabut legitimasi mereka terhadap negara. Misalnya, masyarakat enggan menaati produk hukum yang lain karena menganggap salah satu produk hukum tidak diimplemtasikan secara tegas dan suprematif. Dalam jangka panjang, instabilitas Negara terganggu karena keseluruhan produk hukum tidak dapat diimplementasikan secara asertif, sementara legitimasi masyarakat melalui kesediaan untuk menaati menjadi anteseden yang mutlak.
  2. Sturktur sosial terganggu. Masyarakat memerlukan nilai dan norma sehingga mereka dapat mempertahankan eksistensinya kurun waktu yang relatif lama. Nilai dan norma yang selanjutnya disebut sebagai institusi sosial, menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berada pada status quo dimana mereka merasa nyaman atas oder sosial yang sedang dijalankan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana sebuah sistem yang terintegrasi, adanya penyimpangan atas institusi sosial menyebabkan keteraturan sosial terganggu. Dalam konteks pelanggaran terhadap perlindungan anak, muncul konsekuensi yang rumit di tengah masyarakat sehingga dalam waktu yang belum terprediksi akan menyebabkan anomie: sebuah keadaan tanpa aturan. Menjadi logis jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang lebih memprihatinkan karena terganggunya sktuktur sosial yang mapan. Dalam beberapa rentetan waktu, kriminalitas anak meningkat, moralitas terdegradasi, aturan terbaikan dan tergadaikan, hingga instabilitas sosial berganti secara holistik.
Rekomendasi
Ketika membaca tulisan ini, satu prinsip yang harus dipegang ialah melihat implementasi perlindungan anak di Indonesia sebagai sebuah subordinat atas suprastruktur produk hukum yang hidup dalam konteks sosial yang dinamis. Manajemen risiko yang saya rancang di atas bukan hanya terjadi dalam tema yang saya gagas, melainkan terjadi hampir di seluruh produk hukum di Indonesia. Saya memulai penjelasan dengan menggunakan perspektif perlindungan yang diperankan oleh negara, tetapi dikritisi secara elegan menurut perspektif masyarakat. Saya telah mengkategorisasi risiko sesuai derajat relevansinya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan secara numerik. Akhirnya, saya merekomendasikan beberapa hal di bawah ini sebagai stategi manajemen risiko dalam meminalisasi risiko yang berpeluang besar terjadi.
  1. Negara harus menertibkan dirinya sehingga pantas dan siap menjadi aktor dan ranah yang memberikan hak perlindungan kepada anak sebagai warga negara. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan menyiapkan kapasitas aparatur negara disertai komitmen bertindak atas nama hukum tanpa diskriminasi. Negara hanya perlu bertanggung jawab mengimplementasikan produk hukum yang dibuatnya secara konsisten dan menyeluruh. Meskipun cara-cara restorative justice masih relevan dilakukan, konsekuensi hukum seharusnya menjadi dasar justifikasi yang kuat dalam sebuah negara hukum.
  2. Masyarakat harus memampukan dirinya menjadi bagian yang mendukung upaya implementasi perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh negara. Kewajiban negara tampaknya nihil tanpa komitmen masyarakat di atas kesadaran untuk hidup dalam masyarakat yang dinamis. Negara memiliki keterbatasan dalam memenuhi hak perlindungan anak sehingga masyarakt menjadi pihak yang paling bertanggung jawab setelah negara atas banyaknya kasus pelanggaran anak di Indonesia. Masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi nilai dan normas sosial secara komprehensif dan asertif berdampak besar terhadap minimalisasi kasus kekerasan terhadap hak perlindungan anak di Indonesia.
Elaborasi kedua aktor sekaligus ranah di atas, menurut saya, menjadi kritikan dan juga rekomendasi atas risiko implementasi hak perlindungan anak di Indonesia. Mengelola risiko harus disertai dengan komitmen untuk membangun dan menjalankan sistem yang dibangun. Dalam konteks ini, hak perlindungan anak merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dengan sistem hak warga negara secara umum.

Tidak ada komentar untuk "Manajemen Risiko dan Perlindungan Anak"