Critical Review Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia

(Ketua Pandjer School)

Sekilas tentang Buku
Perdebatan yang tiada habisnya tentang demokrasi di banyak tempat. Para ahli memberikan pemikiran-pemikirannya mengenai demokrasi yang disatukan menjadi sebuah buku “Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia : Sebuah Perdebatan”. Buku yang menarik dibaca bagi mereka yang ingin mengetahui lebih jauh konsep-konsep demokrasi yang bersinggungan pendekatan, khususnya di kalangan para pengamat politik. Pada bagian pertama, permasalahan-permasalahan dalam proses demokratisasi di dua Negara yang berbeda, Indonesia dan Amerika Serikat, dikupas secara ilmiah dengan bahasa yang komunikatif oleh R. Willian Liddle, seorang Profesor Politik asal Amerika Serikat. Dia menyampaikan kelemahan-kelemahan demokrasi di dua Negara yang berbeda. Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan solusi-solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk memperbaiki demokrasi yang sedang terus berkembang, khususnya di Indonesia. Gagasan tentang perlu adanya teori tindakan membuat sejumlah pengamat politik Indonesia tergugah untuk memberikan tanggapan atas tulisan Liddle. Sebab, Liddle banyak mengangkat isu-isu demokrasi di Indonesia yang sering diperbandingkan dengan demokrasi di Amerika Serikat dan beberapa Negara lainnya.

Pada bagian kedua, delapan orang pengamat politik Indonesia memberikan tanggapan-tanggapannya. Ada yang menyepakati tulisan Liddle dengan memberikan rekomendasi tambahan. Ada pula yang tidak begitu setuju dengan pembahasan Liddle dengan memberikan kritik-kritik keras. Mereka yang tidak sepaham justru memberikan pandangan-pandangannya mengenai demokrasi dan kapitalisme yang sedang dibahas oleh Liddle, bahkan mengutarakan bagian-bagian yang terlewatkan, yang belum dibahas secara jelas oleh Liddle.

Pada bagian ketiga, Liddle memberikan tanggapan atas tanggapan para ahli yang terdapat pada bagian kedua. Dia mengakui beberapa hal yang belum dia sampaikan secara jelas dan utuh dalam tulisan sebelumnya. Dia juga menjelaskan keberpihakannya secara konsisten. Dia tetap teguh pada pemikiran-pemikirannya yang sangat dipengaruhi oleh Machiaveli dan empat orang ilmuwan politik Amerika. Sebagian besar tanggapan dari para komentator selalu dia kaitkan dengan konsep “virtue” dan “fortune” milik Machieveli.

Secara eksplisit, Liddle adalah seorang Machiavelis, yakni orang-orang yang sealiran dengan pemikiran-pemikiran Machiaveli. Pada kesimpulannya, Liddle menerima saran-saran dari para komentator. Namun, dia tetap berada pada standing positionnya, yakni perlu adanya konsep pelonggaran kendala untuk mengatasi hambatan-hambatan demokrasi. Konsep tersebut dapat dihasilkan melalui teori tindakan yang bertujuan untuk menemukan solusi atas ketidakmerataan distribusi kekuasaan yang terlalu menonjolkan kapitalisme pasar.

Menurut saya, buku ini setidaknya mampu menunjukkan dua cara berpikir yang berbeda untuk menjelaskan hubungan antara demokrasi dan kapitalisme dengan mengangkat sebuah isu : ketidakmerataan distribusi sumber daya politik. Kontribusi Pak Liddle dan para komentator setidaknya juga bisa menggambarkan perbedaan cara pandang melihat demokrasi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh kapitalisme, meski dalam bentuk yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat wajar jika cara memperlakukan data dan cara melihat demokrasi bermula dari kerangka berpikir yang beragam : tergantung tujuannya.

Ilustrasi Demokrasi


Pak Liddle dan Kritikan untuknya
Sejak tahun 1960 an hingga kini Pak Liddle tetap menjadi seorang pengamat politik yang setia. Pak Liddle seolah-olah terpikat untuk membandingkan konteks politik di berbagai Negara, terlebih Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam tulisannya, Pak Liddle mengangkat isu utama yang menjadi akar permasalahan demokrasi di Indonesia, yakni ketidakmerataan distribusi kekuasaan. Analisa Pak Liddle menggunakan dua kaca mata teoritik yang berbeda untuk memandang demokrasi yang sedemikian kompleksnya. Menurut saya, tulisan Pak Liddle juga berfokus pada teori Negara yang dipahami dengan kerangka teoritik Machiaveli dan Karl Marx. Pak Liddle mencoba menjelaskan fenomena demokrasi dan kapitalisme, meski tak sejelas yang diharapkan salah seorang komentator bernama AAGN Ari Dwipayana, yang berujung pada perbedaan cara berpikir kedua tokoh.

Pak Liddle mengedepankan peran individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik. Melalui peran individu, perbaikan demokrasi diharapkan dapat lebih efektif karena individu juga dipandang sebagai agen sentral perubahan. Hal ini berbeda jika Pak Liddle menggunakan pendekatan Marx yang berfokus pada pertentangan kelas sehingga membatasi individu untuk dapat memainkan peran utamanya.

Pak Liddle juga menyebut Robert Dahl sebagai salah seorang ilmuwan yang berkontribusi besar dalam perkembangan demokrasi. Sumbangan pemikirannya setidaknya mampu menyederhanakan kaitan antara demokrasi dan kapitalisme. Dalam konteks Indonesia, kapitalisme yang dimaksud oleh Pak Liddle merujuk pada institusi yang tidak dia bahas secara lengkap. Bahkan AAGN Ari Dwipayana menganggap Pak Liddle hanya mengangkat isu lama yang diperdebatkan oleh para ilmuwan politik tentang demokrasi : dipandang dari pendekatan aktor dan pendekatan struktural.

Robert menyatakan bahwa demokrasi hanya bertahan di negara-negara dengan ekonomi kapitalis pasar. Namun, saya tidak sependapat dengan hal tersebut. Bagi saya, Indonesia menganut demokrasi yang berbeda dengan Negara-negara yang dikaji oleh Robert. Menurut saya, Indonesia bukan Negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Meskipun saya mengakui adanya pandangan yang berbeda bahwa kapitalisme di Indonesia dikemas dalam bentuk yang berbeda. Sejak Orde Baru hingga hingga kini, menurut Pak Liddle, kapitalisme di Indonesia tetap saja ada. Hal tersebut dia tunjukkan melalui adanya hubungan antara proses demokratisasi saat penyelenggaraan pemilu dengan dominasi para pemilik modal untuk tampil di pentas politik Indonesia.

Pak Liddle menganggap orang-orang kaya menggunakan demokrasi sebagai tameng untuk memperkokoh kekuasaannya. Pada era Soeharto, demokrasi menjadi basis kekuasaan yang oligarki karena menguntungkan sebagian kelompok saja, yakni pejabat negara, keluarga pebisnis dan politisi, serta konglomerat bisnis. Memang, Orde Baru mampu menaikkan tingkat kehidupan material rakyat Indonesia kala itu. Namun, Soeharto menampakkan kekuasaan oligarkinya dengan mengatasnamakan demokrasi. Soeharto menggunakan sumber daya ABRI untuk berkuasa dan berhasil memenuhi tuntutan para kaum kapitalis yang menginginkan keuntungan atas berkuasanya Soeharto.

Demokrasi dianggap semakin membaik hingga kini. Namun, kapitalisme terus saja mengikuti dalam wujud yang berbeda. Dalam konteks Indonesia saya menganggap keikutsertaan para pengusaha atau pemilik modal untuk bergabung atau pun mendirikan partai politik merupakan salah satu contoh riil hubungan antara kapitalisme dengan demokrasi. Kemunculan partai-partai besar yang didanai oleh para pengusaha setidaknya menjawab pertanyaan kunci dalam bentuk contoh. Demokrasi yang menjanjikan prinsip kesetaraan warga Negara untuk berpartisipasi dalam politik semakin jauh dari harapan. Hanya orang-orang tertentu dan tentunya bermodal, yang lebih mudah memainkan peran dalam demokrasi, seperti pemilu. Tujuan mereka bisa jadi untuk mendapatkan kekuasaan politik dan ekonomi. Bagi saya, sulit untuk melepaskan demokrasi dari kapitalisme. Sebab, demokrasi juga menjanjikan prinsip kebebasan, termasuk kebebasan dalam bidang ekonomi yang akhirnya melahirkan kapitalisme pasar.

Individu-individu yang tidak memiliki modal cenderung tersingkir dari demokrasi. Demokrasi seolah-olah hanya ajang yang diperankan oleh para pemilik modal. Barangkali AAGN Ari Dwipayana sependapat dengan Pak Liddle tentang hal ini. Sebab, dia juga menyatakan bahwa apa yang ditulis Pak Liddle setidaknya telah mewakili keresahan bersama, khususnya di kalangan para ilmuwan politik, memahami mutu demokrasi di Indonesia yang cenderung menurun. Menurut AAGN Ari Dwipayana, Pak Liddle menawarkan sebuah teori tindakan yang menerangkan peran aktor dalam konteks demokrasi dan kapitalisme sambil mengangkat isu ketidaksetaraan distribusi sumber daya politik. Dia juga menyampaikan pemahaman para ahli lain, seperti John Kingdon yang menganggap struktur menjadi semacam jendela-jendela keputusan; dan Richard Samuel yang menganggap struktur sebagai kendala yang menghambat dan sekaligus memberi peluang untuk melakukan tindakan politik.

AAGN Ari Dwipayana lebih sering mengaitkan antara pendekatan aktor dan struktural untuk menanggapi tulisan Pak Liddle. Pendekatan struktural dipandang sebagai pilihan dan tindakan politik dari para aktor yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan sekaligus keterbatasan struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Namun, dia mengakui bahwa individu juga menentukan perubahan-perubahan dalam struktur yang ada : dilihat dengan pendekatan aktor. Jika pendekatan struktural yang digunakan, aktor politik tidak bisa lagi dilihat sebagai aktor yang bebas dan otonom, melainkan representasi dari berbagai konfigurasi kekuatan politik yang lebih kompleks.

AAGN Ari Dwipayana mengkritik Pak Liddle yang belum sepenuhnya berhasil membangun kritik yang meyakinkan atas pendekatan struktural. Meski Pak Liddle mengkritik pendekatan kelas sosial ala Marxist, tetapi argumennya belum kuat. Pendekatan aktor yang dikemukakan Pak Liddle dipandang gagal menjelaskan munculnya “kenyamanan situasional” seperti yang ditulis oleh AAGN Ari Dwipayana. Di sisi lain, pendekatan struktural juga memiliki kelemahan karena mengabaikan proses “derutinisasi-denormalisasi”.

AAGN Ari Dwipayana menyatakan bahwa perlu adanya pendekatan yang lebih berimbang dalam menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara aktor dan struktur. Di lain pihak, dia juga kembali mengkritik Pak Liddle yang belum mengelaborasi pandangan yang dibangunnya sejak awal bahwa kapitalisme pasar berdampak ganda pada demokrasi. Di satu sisi, kapitalisme pasar dapat menambah sumber daya politik yang dikuasai. Namun di lain sisi, kapitalisme pasar juga menciptakan distribusi sumber daya kekuasaan yang tidak merata. Dia kembali mempertanyakan bagaimana ketimpangan distribusi sumber daya politik terjadi dan seperti apa konfigurasinya : pertanyaan tersebut belum dijelaskan oleh Pak Liddle. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa apa yang digambarkan oleh Robinson dan Hadiz justru mampu memperjelas apa yang disebut Pak Liddle sebagai ketidaksetaraan distribusi sumber daya politik yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme pasar.

Barangkali ini juga yang terjadi di Indonesia saat ini. Sistem kapitalisme pasar memang benar-benar menunjukkan ketidakmerataan kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan ekonomi seolah menjadi kekuasaan yang melampaui kekuasaan politik formal. Sebab, jika melirik kembali posisi-posisi penting pejabat publik di Indonesia, secara umum didominasi oleh mereka yang sebelumnya juga sudah memiliki basis ekonomi yang kuat. AAGN Ari Dwipayana juga menyatakan bahwa perjuangan memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia tidak harus dilakukan dalam ranah demokrasi politik, tetapi juga dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan sejahtera.

Kesimpulan
Memandang lebih dalam perbedaan kerangka berpikir antara Pak Liddle dan AAGN Ari Dwipayana, menurut saya, perlu juga memahami basis pemikiran Marx dan Machiaveli dalam memandang Negara. Sejauh ini saya menganggap kontribusi kedua tokoh tersebut masih terasa dalam proses demokrasi di Indonesia.

Pak Liddle memang mampu menunjukkan hubungan antara demokrasi dan kapitalisme pasar di Indonesia melalui contoh riil. Namun, hal tersebut juga banyak ditanggapi oleh AAGN Ari Dwipayana saat Pak Liddle memunculkan “ketidaksetaraan distribusi sumber daya kekuasaan” sebagai akar permasalahan demokrasi di Indonesia. Melihat cara berpikir kedua ahli tersebut memandang demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari cara keduanya menggunakan kerangka teoritik untuk menguatkan argumennya masing-masing. Pak Liddle memang tidak terlalu dalam membahas dan memberikan solusi atas isu yang dia angkat. Pak Liddle menyadari hal tersebut. Kemudian AAGN Ari Dwipayana memberikan masukan-masukan positif atas tulisan Pak Liddle karena berangkat dari cara pandang yang berbeda. Pak Liddle secara konsisten mendukung tindakan individu sebagi aktor yang mampu memperbaiki keadaan. Sedangkan AAGN Ari Dwipayana memperlemah argumen Pak Liddle dengan menampilkan pendekatan struktural lalu mempertandingkan keduanya. Namun pada akhirnya, dia mengakui belum adanya pendekatan yang tepat untuk memperbaiki mutu demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini saya sependapat dengan pemikiran Pak Liddle dalam memahami demokrasi di Indonesia yang semakin dipengaruhi oleh kapitalisme pasar. Pendekatan aktor dan teori tindakan, menurut saya, masih cukup tepat untuk memberi penjelasan ilmiah jika berangkat dari pemikiran yang agak sedikit liberal. Sebab, Pak Liddle mengacu pada konsep individu sebagai aktor yang otonom dan berperan besar untuk melakukan perubahan. Hal tersebut juga didukung oleh konsep Machiaveli dalam buku “The Prince” tentang “Virtue” dan “Fortune”.

Tidak ada komentar untuk "Critical Review Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia"