Akses Politik dan Pendidikan Berdampak Terhadap Pengentasan Kemiskinan

(Ketua Pandjer School)

Kemiskinan tetap saja menjadi masalah yang krusial untuk ditangani kapanpun dan dimanapun. Kemiskinan, dengan berbagai macam dan penyebabnya, secara simultan telah mengakibatkan banyak ketimpangan ekonomi di banyak negara. Ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak tempat telah menghinggapi kelompok-kelompok kecil, lemah, miskin dan termarjinalkan. Salah satu kelompok yang masuk dalam ketegori tersebut ialah penduduk asli yang secara historis dan politik –telah dan mungkin sedang– memiliki pengaruh yang signifikan dalam kurun waktu yang relatif lama. Namun, mereka harus mengalami diskriminasi dan penelantaran dengan datangnya kelompok-kelompok baru yang dominan dan memiliki akses lebih dalam mendapatkan sumber-sumber daya ekonomi dan politik.

Akses Politik dan Pendidikan Berdampak Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pembangunan milenium yang secara global sedang diupayakan oleh negara-negara di dunia tengah menghadapi permasalahan akut dan patologis, yakni distribusi sumber daya kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat secara merata dan proporsional. Memang demikian, ekonomi dan politik –barangkali – selalu bersinggungan, lalu menghasilkan permasalahan kemiskinan. Dalam beberapa kasus, kemiskinan parah yang terjadi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin disebabkan bukan hanya oleh keunggulan ekonomi suatu negara secara relatif, melainkan juga karena sulitnya akses terhadap proses pengambilan keputusan politik.

Menurut saya, partisipasi kelompok-kelompok minoritas dalam proses pengambilan kebijakan yang sering dianullir oleh kelompok-kelompok mayoritas merupakan hal yang esensial. Namun demikian, perbedaan kapasitas partisipasi dan faktor politik pragmatis segelintir elite telah mengakibatkan usaha pengentasan kemiskinan menjadi terlunta-lunta. Bagi saya, pemberian akses politik untuk penduduk asli menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar pemiskinan yang –seolah- dikembangbiakkan- dapat diatasi secara bertahap.

Hal lain yang memiliki prioritas untuk dicermati ialah dinamika pendidikan yang memiliki korelasi positif terhadap kapasitas individu dan kelompok untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemampuan untuk mengubah diri sendiri secara produktif melalui pendidikan akan memungkinkan pemberdayaan internal yang koheren terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pendidikan diyakini menjadi alternatif peningkatan kualitas hidup manusia karena ia mampu memampukan manusia untuk memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya. Saya yakin bahwa pendidikan dapat menjadi instrumen pendukung yang pokok bagi kelompok-kelompok minoritas dalam memberdayakan diri mereka. Meskipun demikian, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas pun masih perlu ditelaah karena memiliki tingkat distribusi yang tidak merata.

Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa pembangunan yang ditujukan untuk seluruh masyarakat memiliki variasi problematika yang harus diidentifikasi penyebab dan solusinya. Kemiskinan yang disebabkan oleh ketimpangan distribusi akses politik dalam proses pengambilan kebijakan (eksternal) dan pendidikan yang cenderung diskriminatif dan ekskusif (internal) menjadi dua hal yang menghalangi upaya pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, saya menawarkan dua alternatif pilihan yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang menghambat pembangunan. Pertama, memampukan kelompok minoritas untuk menggunakan akses politik dalam proses pengambilan kebijakan yang mempengaruhi mereka. Kedua, membuka ruang partisipasi yang bermakna dan memadai bagi kelompok minoritas untuk menentukan nasib mereka melalui pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Saya percaya bahwa kedua hal tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan kawasan yang sedang mengalami peningkatan tren beberapa dekade ini.


""

Tidak ada komentar untuk "Akses Politik dan Pendidikan Berdampak Terhadap Pengentasan Kemiskinan"